KONI Klaten

Tentang KONI

by KONI Klaten

PELANTIKAN PENGURUS KONI KABUPATEN KLATEN
PERIODE 2010-2014
(Pendopo Pemkab, 21 Desember 2010)

Pembacaan Naskah Pelantikan KONI 2010-2014
oleh Ketum KONI Prov. Jawa Tengah

Tanda Tangan Berita Acara Pelantikan Pengurus KONI
Kabupaten Klaten 2010-2014

Penyerahan Panji KONI

Sambutan Ketua KONI Klaten 2010-2014

Sambutan Ketua KONI Prov. Jawa Tengah

Sambutan Bupati Klaten

Pengurus KONI Kabupaten Klaten
Periode 2010-2014

Pengurus KONI Kabupaten Klaten
beserta Ketum KONI Prov. Jawa Tengah

SAMBUTAN KETUA UMUM KONI KLATEN
PERIODE 2010-2014

Assalamuallaikum wr wb,

Salam sejahtera, Om swastiastu, Salam Olahraga!

Yth. Bupati klaten

Wakil bupati klaten

Ketua DPRD

Muspida + ketua PN

Ketua umum bst Pengprov Koni jawa Tengah

Wakil ketua DPRD

Ketua & anggota Komisi IV DPRD

Sekda, Asisten, kepala SKPD & camat

Ketua pengkab/kota Koni se soloraya

Pimpinan Perbankan

Ketua asosiasi Pengusaha

Pengurus Lama & pengurus baru Koni Klaten

Ketua, pengurus & atlit cabang olahraga

Teman2 Media

Adik2 Paduan suara Ginasthel & Nuansa akustik

Tamu undangan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji & syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, berkat limpahan rachmat, hidayah, kesehatan & kesempatan yg diberikanNya, kita dpt bersilaturahmi, dalam acara :

” Pengukuhan & Pelantikan PengKab.Klaten Koni ” periode 2010-2014

dalam keadaan sehat walafiat. Amin.

Hadirin yg berbahagia,

Pembangunan kualitas SDM memiliki skala prioritas utama yg harus dilakukan sedini mungkin, berkesinambungan & konsisten.

Selain dunia pendidikan, dunia Olahraga dpt menjadi sarana membangun SDM

Yg berkualitas fisik prima, sikap mental yg sehat & tentunya berjiwa sportif.

Pembangunan SDM di bidang olahraga bukan hanya menjadi tanggung jawab

Pemerintah & Koni saja, keterlibatan dunia pendidikan dalam pencarian bakat2

Yg potensial sejak dini melalui siswa didik, tentunya dpt mengorbitkan bibit2 muda yg bila dibina sejak dini, akan menghasilkan atlit yg berprestasi.

Selain drpd itu, dukungan orangtua sbg penguat semangat yg memiliki

porsi waktu kedekatan yg lebih besar, menjadi sangat penting perannya dlm membangun SDM yg penuh kedisiplinan & motivasi.

Orang tualah yg sangat diharapkan perannya dalam pembentukan motivasi, pendorong semangat, sekaligus penjaga konsistensi dlm pencapaian prestasi.

Koni bersama-sama pemerintah dalam hal ini mengharapkan keikutsertaan berbagai pihak, segenap komponen masyarakat, untuk memiliki tanggung jwb

& berkewajiban dlm hal pembinaan, pengembangan potensi & prestasi olahraga, sebagaimana diamanatkan UU no.3 tahun 2005.

Keikutsertaan Eksekutif, Legislatif, tokoh masyarakat & dunia usaha akan sangat membantu dalam melengkapi segala bentuk keterbatasan Koni dalam pembinaan & pembiayaan.

Sinergitas tsb secara konsisten, terkoordinasi & transparan, diyakini akan dapat memberikan hasil yg maksimal & membanggakan.

Saat ini, peran Pemerintah dlm penyediaan sarana & prasarana olahraga sudah sangat perlu adanya peningkatan.

Penyempurnaan melalui renovasi fasilitas2 olahraga sudah perlu diagendakan, agar dpt memenuhi standar yg telah ditentukan.

Juga kiranya segera dibangun sarana prasarana baru di lingkungan perkotaan,

agar fasilitas olahraga bagi atlit maupun masyarakat luas semakin lengkap, serta diharapkan seluruh fasilitas olahraga yg ada, seyogyanya dipergunakan sesuai dgn peruntukannya.

Pengembangan sarana prasarana olahraga di kab.klaten semestinya akan dapat mengejar ketertinggalan dari kab/kota yg lain.

Untuk itu pd kesempatan ini dptlah kiranya kami meyampaikan harapan yg besar kpd bapak Bupati, dalam periode ke 2 kepemimpinannya dpt mewujudkan bangunan monumental berupa SPORT center kabupaten klaten

yg berstandar internasional.

Hadirin yg berbahagia,

Beberapa hal diatas adalah harapan2 kami selaku ketua Koni terpilih bst seluruh pengurus periode 2010-2014.

Tentunya tanpa do’a restu & peran serta, dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak, yg telah kami sampaikan diatas akan sangat sulit dicapai.

Ke depan, kpd pengurus2 cabang olahraga agar lebih memprioritaskan pembinaan atlit lokal. Potensi atlit yg ada selama ini cukup dpt diandalkan.

Marilah kita jaga, pertahankan & tingkatkan atlit2 berprestasi kita yg sdh ada,

Sekaligus kami mengajak segenap pihak unt berperan serta menggali & mencetak atlit2 muda unt regenerasi, serta melakukan pembinaan bersama-sama untuk meraih prestasi di masa ini dan masa yad.

Hadirin yg kami hormati,

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih, kepada :

- Bapak Bupati Klaten, yg telah memberikan seluruh fasilitas.

- Ketua umum Pengprov Koni jateng, yg telah mengukuhkan & melantik

- Paduan suara ginasthel & nuansa akustik band, selaku pendukung acara

- Segenap pihak, yg menjadikan acara ini dpt terselenggara.

Atas seluruh bantuan & dukungannya, sekali lagi kami menyampaikan

penghargaan yg setinggi-tingginya, smoga Tuhan YME menjadikannya kebaikan yg dilipatkan pahalanya. Amin.

Sebelum kami mengakhiri, dimohon kiranya berkenan kepada: ketua umum pengprov koni jateng & Bupati klaten

untuk memberikan sambutan pd saatnya nanti.

Demikian sambutan yg dpt kami sampaikan,

tentunya banyak kekurangan & kesalahan di dlm pelaksanaan, penyambutan,

serta tutur kata kami, mohon kiranya unt dpt dimaafkan.

Terimakasih,

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalaamualaikum wr wb.

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN
PENGURUS KONI KABUPATEN KLATEN
PERIODE 2010-2014

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Dasar

PEMBUKAAN

Menurut kodratnya olahraga merupakan kebutuhan manusia yang bersumber kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu unsur pokok dan sangat berpengaruh di dalam pembangunan rohani dan jasmani setiap insan manusia didalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, yang sangat dibutuhkan didalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara menuju masyarakat yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, merupakan hak setiap insan untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.

Bahwa sesungguhnya gerakan olahraga di Indonesia merupakan perwujudan alat perjuangan yang nyata dari kehendak dan tekad serta keinginan hati nurani seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran berketetapan hati menghimpun dirinya di dalam organisasi-organisasi induk olahraga sesuai dengan jenis dan fungsinya dengan tujuan akhir mencapai cita-cita dengan berlandaskan falsafah negara Pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa insan olahraga telah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan olahraga dan menyadari sepenuhnya bahwa olahraga bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi wajib diamalkan bagi kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan bangsa dan negara.

Sadar akan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta kondisi masyarakat Indonesia, dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir dari kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang mampu berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga serta ikut berpartisipasi secara aktif di dalam usaha perdamaian dunia, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi-organisasi induk olahraga di Indonesia menyatakan dengan ini membentuk dan mendirikan komite olahraga nasional yang merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab terhadap olahraga prestasi dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga prestasi nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

U M U M

Bagian Kesatu

Nama dan Domisili

Pasal 1

1. Komite olahraga nasional ini bernama Komite Olahraga Nasional Indonesia disingkat “KONI”.

2. KONI berdomisili di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tempat dan Waktu Didirikan

Pasal 2

KONI didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966 untuk waktu yang tidak terbatas.

Bagian Ketiga

Azas dan Dasar

Pasal 3

1. KONI berazaskan Pancasila.

2. KONI berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bagian Keempat

Status

Pasal 4

1. KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. KONI di dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan dunia olahraga internasional berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang merupakan National Olympic Committee (NOC) di Indonesia.

3. KONI adalah lembaga swadaya masyarakat bersifat nirlaba, mandiri, dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun.

Bagian Kelima

Tujuan, Fungsi dan Tugas

Pasal 5

1. Tujuan

KONI mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa dalam rangka ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkukuh ketahanan nasional.

2. Fungsi

KONI mempunyai fungsi :

(a) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional;

(b) Memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal.

3. Tugas

KONI mempunyai tugas:

(a) Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;

(b) Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;

(d) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat nasional;

(e) Membantu dan mendukung penyelenggaraan single event / kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh anggota;

(f) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan;

(g) Menyebarluaskan semangat gerakan olimpiade.

BAB II

LAMBANG , BENDERA, MARS DAN HIMNE

Bagian Kesatu

Lambang

Pasal 6

1. Lambang KONI adalah sayap garuda dengan tiga lingkaran di bawahnya serta bunga teratai putih dan api merah di tengahnya sebagaimana digambarkan dalam lampiran I yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini, dengan penjelasan dan pengertian sebagai berikut :

(a) Sayap garuda melambangkan kekuatan bangsa Indonesia, dilukiskan dalam warna kuning emas dengan perototan warna merah, dimaksudkan untuk memberikan sendi kemurnian dan keluhuran serta dinamika dari kekuatan.

(b) Tiga lingkaran yang menghubungkan kedua sayap menyatakan bahwa kekuatan itu akan tetap kokoh dan abadi apabila didasari oleh prinsip yang berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, Indonesia.

(c) Api merah yang menyala-nyala melukiskan suatu semangat yang tetap berkobar dan tidak pernah padam di dalam mengejar cita-cita dan kejayaan prestasi olahraga nasional.

(d) Bunga teratai putih yang dilukiskan di dalam api memperingatkan kita bahwa kekuatan bagaimanapun hebatnya, tidak akan berarti apabila tidak disertai oleh kesucian, kejujuran, dan keluhuran budi pekerti dari mereka yang menggunakan kekuatan itu. Bunga teratai yang berdaun lima melambangkan lima sila dari Pancasila yang menjadi sendi kehidupan bangsa Indonesia.

(e) Di bawah sayap garuda tertera tulisan ”INDONESIA" berwarna merah dengan bentuk lengkung.

2. Lambang KONI wajib dipergunakan pada setiap kegiatan KONI, antara lain Musyawarah Olahraga, Rapat-Rapat, dan Pekan Olahraga di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Bendera

Pasal 7

1. Bendera KONI berwarna putih, yang melambangkan jiwa dan semangat sportivitas bangsa Indonesia, dan di tengahnya digambarkan secara lengkap lambang KONI dimaksud dalam Pasal 6 di atas.

2. Bentuk, warna, dan ukuran bendera KONI dirinci pada lampiran II yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

3. Bendera KONI wajib dipergunakan pada setiap kegiatan KONI, antara lain Musyawarah Olahraga, rapat-rapat dan Pekan Olahraga di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota .

Bagian Ketiga

Mars dan Himne

Pasal 8

1. Mars KONI adalah "Mars Patriot Olahraga", yang diciptakan oleh Melky Goeslow, syair oleh Ichbal Assegaf dan Melky Goeslow, partiturnya dirinci pada Lampiran III yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

2. Mars Pekan Olahraga Nasional adalah "Mars Harapan Bangsa", yang diciptakan oleh Kamsidi, syair oleh Daljono, partiturnya dirinci pada Lampiran IV yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

3. Himne KONI adalah "Lagu Pujaan", yang diciptakan oleh Ibu Sud, syair oleh Dharma, Partiturnya dirinci pada Lampiran V yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

4. Mars dan Himne KONI diperdengarkan pada setiap kegiatan KONI yang diatur berdasarkan Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 9

1. Keanggotaan KONI terbuka bagi setiap organisasi olahraga prestasi yang memiliki tujuan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI.

2. Anggota KONI terdiri atas;

(a) induk organisasi cabang olahraga;

(b) organisasi olahraga fungsional;

2. Syarat-syarat keanggotaan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga

Kehilangan Status Keanggotaan

Pasal 11

1. Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya karena :

(a) mengundurkan diri;

(b) membubarkan diri;

2. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mengakibatkan kehilangan status keanggotaan dari anggota dimaksud untuk segala tingkatan tanpa kecuali.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 12

Organisasi KONI dibentuk di tingkat nasional dengan struktur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Wilayah Kerja

Pasal 13

Wilayah kerja organisasi KONI adalah sebagai berikut :

1. Wilayah kerja KONI adalah seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Wilayah kerja komite olahraga provinsi adalah seluruh wilayah hukum dari Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa yang bersangkutan.

3. Wilayah kerja komite olahraga kabupaten/kota adalah seluruh wilayah hukum dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pelindung

Pasal 14

1. Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, KONI mempunyai Pelindung, yaitu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

2. Di tingkat Provinsi, komite olahraga provinsi mempunyai pelindung, yaitu unsur pimpinan daerah di provinsi tersebut.

3. Di tingkat Kabupaten/Kota, komite olahraga kabupaten/kota mempunyai Pelindung, yaitu unsur pimpinan daerah di Kabupaten/Kota tersebut.

Bagian Keempat

Dewan Penyantun

Pasal 15

1. Di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KONI, dibentuk Dewan Penyantun yang anggotanya adalah Pimpinan Kelembagaan baik negeri maupun swasta.

2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/Kota, dapat dibentuk Dewan Penyantun.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kelima

Dewan Kehormatan

Pasal 16

1. Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk menghormati mantan Ketua Umum, Warga Negara Indonesia mantan anggota International Olympic Committee dan tokoh olahraga yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah.

2. Dewan Kehormatan dibentuk di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

3. Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan pada Ketua Umum dalam menyelesaikan pelanggaran berat etika olahraga.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari nama-nama yang tercantum di dalam Dewan Kehormatan.

4. Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenam

Pengurus KONI

Pasal 17

1 Pengurus KONI dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum KONI terpilih yang dibantu oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Olahraga Nasional.

2. Masa bakti pengurus KONI adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum.

3. Jabatan Ketua Umum dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa bakti.

4. Pengurus KONI terdiri atas Pengurus Inti dan Pengurus Pleno.

5. Pengurus Inti KONI terdiri atas :

(a) Ketua Umum;

(b) Wakil Ketua Umum;

(d) Bendahara.

6. Pengurus Pleno terdiri atas ;

(a) Pengurus Inti;

(b) Wakil Sekretaris Jenderal;

(d) Ketua dan Wakil Ketua Bidang;

(e) Komisi;

(f) Badan Audit Internal;

(g) Biro.

7. Pengurus KONI berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta setiap keputusan Musyawarah Olahraga Nasional/Rapat Anggota.

8. Bagan susunan pengurus KONI dan bagan organisasi KONI adalah sebagaimana dirinci dalam Lampiran VI Anggaran Dasar ini.

9. Rincian tugas pokok dan fungsi pengurus KONI diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh

Pengurus komite olahraga provinsi

Pasal 18

1. Pengurus komite olahraga provinsi dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum komite olahraga provinsi terpilih dibantu oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Olahraga Provinsi.

2. Pengurus komite olahraga provinsi bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional /Rapat Anggota / Peraturan KONI/ Keputusan Ketua Umum KONI, dan Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi/ Rapat Anggota komite olahraga provinsi.

3. Susunan pengurus komite olahraga provinsi, disusun dengan berpedoman pada bentuk dan susunan pengurus KONI, dan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.

4. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Ketua Umum komite olahraga provinsi dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum menjadi Ketua Harian.

5. Masa bakti Ketua Umum dan pengurus komite olahraga provinsi adalah 4 (empat) tahun.

6. Jabatan Ketua Umum komite olahraga provinsi dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) masa bakti.

Bagian Kedelapan

Pengurus komite olahraga kabupaten/kota

Pasal 19

1. Pengurus komite olahraga kabupaten/kota yang dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum komite olahraga kabupaten/kota terpilih dibantu oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota.

2. Pengurus komite olahraga kabupaten/kota bertugas dan bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta kegiatan olahraga prestasi di wilayah kerjanya dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, keputusan Musyawarah Olahraga Nasional/Rapat Anggota, Peraturan KONI/ Keputusan Ketua Umum KONI, Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi/Rapat Anggota komite olahraga provinsi, Peraturan komite olahraga provinsi, Keputusan Ketua Umum komite olahraga provinsi, dan Keputusan Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota/Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota.

3. Susunan pengurus komite olahraga kabupaten/kota, disusun dengan berpedoman pada bentuk dan susunan pengurus KONI, dan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.

4. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Ketua Umum komite olahraga kabupaten/kota dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum menjadi Ketua Harian.

5. Masa bakti Ketua Umum dan pengurus komite olahraga kabupaten/kota adalah 4 (empat) tahun.

6. Jabatan Ketua Umum komite olahraga kabupaten/kota hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) masa bakti.

Bagian Kesembilan

Koordinator Olahraga Kecamatan

Pasal 20

1. Komite olahraga kabupaten/kota dapat membentuk Koordinator Olahraga di Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kerjanya.

2. Koordinator Olahraga Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu komite olahraga kabupaten/kota diwilayahnya.

Bagian Kesepuluh

Rangkap Jabatan

Pasal 21

1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KONI tidak boleh merangkap jabatan di Organisasi Olahraga Anggota KONI.

2. Ketua Umum dan Sekretaris Umum komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi olahraga anggotanya sesuai tingkatannya.

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu

Musyawarah

Pasal 22

Di dalam organisasi KONI dikenal adanya jenis dan tingkatan musyawarah sebagai berikut :

1 Jenis Musyawarah :

(a) Musyawarah Olahraga;

(b) Musyawarah Olahraga Luar Biasa.

2. Tingkatan Musyawarah Olahraga :

(a) Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas);

(b) Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov);

3. Tingkatan Musyawarah Olahraga Luar Biasa:

(a) Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub);

(b) Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub);

Bagian Kedua

Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas)

Pasal 23

1. Musornas adalah pemegang kekuasaan tertinggi KONI yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.

2. Musornas dihadiri oleh :

(a) Pengurus KONI sebagai narasumber, Dewan Penyantun dan Dewan Kehormatan;

(b) Utusan dari setiap anggota;

(d) Undangan lainnya.

3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musornas dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Musornas bertugas untuk :

(a) memilih pimpinan Musornas dari dan oleh peserta Musornas;

(b) menetapkan tata tertib dan acara Musornas;

(d) memilih dan menetapkan Ketua Umum KONI, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus KONI;

(e) memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk pengurus KONI;

(f) mengesahkan usul/rancangan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui oleh Rapat Anggota;

(g) menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga prestasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;

(h) meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus KONI, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;

(i) memilih dan menentukan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional;

(j) membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga

Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov)

Pasal 24

1. Musorprov merupakan pemegang kekuasaan tertinggi komite olahraga provinsi yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.

2. Musorprov dihadiri oleh :

(a) Utusan pengurus KONI sebagai nara sumber;

(b) Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan pengurus komite olahraga provinsi;

(d) Undangan lainnya.

3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorprov dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Musorprov bertugas untuk :

(a) memilih pimpinan Musorprov dari dan oleh peserta Musorprov;

(b) menetapkan tata tertib dan acara Musorprov;

(c) memilih dan menetapkan Ketua Umum komite olahraga provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus komite olahraga provinsi;

(d) memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk pengurus komite olahraga provinsi;

(e) menetapkan program pembinaan olahraga prestasi yang akan dilaksanakan oleh pengurus komite olahraga provinsi untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;

(f) meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus komite olahraga provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;

(g) membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi di komite olahraga provinsi.

Bagian Keempat

Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota (Musorkab/kota)

Pasal 25

1. Musorkab/kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi komite olahraga kabupaten/kota yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.

2. Musorkab/kota dihadiri oleh :

(a) utusan pengurus komite olahraga provinsi sebagai nara sumber;

(b) Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan pengurus komite olahraga kabupaten/kota;

(d) undangan lainnya.

3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorkab/kota dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Musorkab/kota bertugas untuk :

(a) memilih pimpinan Musorkab/kota dari dan oleh peserta Musorkab/kot;

(b) menetapkan tata tertib dan acara Musorkab/kota;

(c) memilih dan menetapkan Ketua Umum komite olahraga kabupaten/kota, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus komite olahraga kabupaten/kota;

(d) memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk pengurus komite olahraga kabupaten/kota;

(e) menetapkan program pembinaan olahraga prestasi yang akan dilaksanakan oleh pengurus komite olahraga kabupaten/kota untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;

(f) meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus komite olahraga kabupaten/kota, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;

(g) membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi di komite olahraga kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub)

Pasal 26

1. Musornaslub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus KONI.

2. Musornaslub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus KONI diwajibkan menyelenggarakan Musornaslub bila ada permintaan tersebut.
3. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musornaslub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenam

Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub)

Pasal 27

1. Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus komite olahraga provinsi.

2. Musorprovlub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus komite olahraga provinsi diwajibkan menyelenggarakan Musorprovlub bila ada permintaan tersebut.

3. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musorprovlub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh

Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa /Kota Luar Biasa (Musorkablub/kotalub)

Pasal 28

1. Musorkablub/kotalub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus komite olahraga kabupaten/kota.

2. Musorkablub/kotalub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus komite olahraga kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan Musorkablub/Kotalub bila ada permintaan tersebut.

3. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musorkablub/kotalub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedelapan

Rapat

Pasal 29

1. Di dalam organisasi KONI dikenal adanya macam dan tingkatan rapat, yakni:

(a) Rapat Rutin;

(b) Rapat Pengurus Inti;

(d) Rapat Koordinasi dan Konsultasi;

(e) Rapat Anggota.

2. Rincian penyelenggaraan Rapat Rutin, Rapat Pengurus Inti, dan Rapat Pleno diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kesembilan

Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi

Pasal 30

1. Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi dilaksanakan antara pengurus KONI dengan satu atau beberapa Anggota.

2. Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh pengurus KONI dengan Dewan Penyantun.

Bagian Kesepuluh

Rapat Anggota

Pasal 31

1. Rapat Anggota diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.

2. Rapat Anggota dihadiri oleh :

(a) Pengurus KONI sebagai nara sumber;

(b) Utusan dari setiap anggota;

3. Rapat Anggota dipimpin oleh pengurus KONI.

4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rapat Anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Rapat Anggota bertugas untuk :

(a) Membicarakan dan memutuskan usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, Peraturan KONI dan atau Peraturan Pekan Olahraga Nasional;

(b) Meminta dan memutuskan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan;

(d) Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;

(e) Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;

(f) Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Pekan Olahraga;

(g) Mengusulkan dan menetapkan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 6 (enam) tahun sebelum penyelenggaraan;

(h) Membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum KONI;

(i) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi.

Bagian Kesebelas

Rapat Anggota Komite Olahraga Provinsi

Pasal 32

1. Rapat Anggota komite olahraga provinsi diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.

2. Rapat Anggota komite olahraga provinsi dihadiri oleh :

(a) Pengurus komite olahraga provinsi sebagai nara sumber;

(b) Utusan dari setiap anggota;

3. Rapat Anggota komite olahraga provinsi dipimpin oleh pengurus komite olahraga provinsi.

4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rapat Anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Rapat Anggota komite olahraga provinsi bertugas untuk :

(a) Meminta dan memutuskan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan pengurus komite olahraga provinsi;

(b) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;

(d) Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;

(e) Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Pekan Olahraga;

(f) Mengusulkan dan menetapkan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi 6 (enam) tahun sebelum penyelenggaraan;

(g) Membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum komite olahraga provinsi;

(h) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi.

Bagian Keduabelas

Rapat Anggota Komite Olahraga Kabupaten/Kota

Pasal 33

1. Rapat Anggota komite olahraga Kabupaten/Kota diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.

2. Rapat Anggota komite olahraga Kabupaten/Kota dihadiri oleh :

(a) Pengurus komite olahraga kabupaten/kota sebagai nara sumber;

(b) Utusan dari setiap anggota;

3. Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota dipimpin oleh pengurus komite olahraga kabupaten/kota.

4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rapat Anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota bertugas untuk :

(a) Meminta dan memutuskan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan pengurus komite olahraga kabupaten/kota;

(b) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;

(d) Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;

(e) Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Pekan Olahraga;

(f) Mengusulkan dan menetapkan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota 6 (enam) tahun sebelum penyelenggaraan;

(g) Membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum komite olahraga kabupaten/kota;

(h) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pekan Olahraga

Pasal 34

1. Pekan Olahraga yang diakui oleh KONI adalah sebagai berikut:

(a) Pekan Olahraga Nasional (PON);

(b) Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL);

(d) Pekan Olahraga Kabupaten/ Kota (PORKAB/KOTA); dan

(e) Multievent lainnya.

2. Pekan Olahraga Kab/Kota, Provinsi, Wilayah dan Nasional diselenggarakan dengan tujuan :

(a) memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

(b) meningkatkan prestasi olahraga;

(d) memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;

(e) menjaring bibit-bibit atlit potensial;

(f) mempererat persahabatan dan persaudaraan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kejuaraan Lainnya

Pasal 35

1. KONI membantu meningkatkan prestasi cabang olahraga anggotanya dengan berperan aktif mendukung penyelenggaraan single/multi event yang diselenggarakan/diikuti oleh anggota;

2. Bahwa setiap anggota yang akan mengikuti /menyelenggarakan Kejuaraan single/multi event harus berkoordinasi dengan KONI;

3. Bahwa setiap single/multi event bertaraf regional dan internasional yang diselenggarakan oleh komite olahraga provinsi harus berkoordinasi dengan KONI dan induk cabang olahraga.

BAB VII

KEUANGAN

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 36

Sumber keuangan organisasi berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah;

2. Bantuan Dewan Penyantun;

3. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat;

4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan pemerintah yang berlaku.

Bagian Kedua

Kekayaan

Pasal 37

Kekayaan organisasi berupa :

1. Uang;

2. Surat-surat berharga;

3. Atribut organisasi;

4. Alat atau barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

BAB VIII

BADAN ARBITRASE OLAHRAGA

Pasal 38

1. KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota, sehingga tidak diperkenankan membawa persengketaan tersebut ke yurisdiksi Pengadilan manapun di Indonesia.

2. KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan Arbitrase Olahraga

Pasal 39

1. Badan Arbitrase Olahraga bersifat independen.

2. Masa bakti pengurus Badan Arbitrase Olahraga mengikuti masa bakti Ketua Umum KONI.

3. Susunan pengurus, tugas dan fungsi Badan Arbitrase Olahraga ditetapkan dalam Rapat Anggota.

4. Badan Arbitrase Olahraga berkewajiban menyusun dan menetapkan aturan acara persidangan.

5. Putusan Badan Arbitrase Olahraga bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 40

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.

2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 41

1. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh Musornas dan atau Musornaslub.

2. Usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam Musornas atau Musornaslub setelah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.

3. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas atau Musornaslub apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 42

1. Pembubaran KONI hanya dapat dilakukan oleh Musornas yang khusus diadakan untuk keperluan itu

2. Musornas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang ada.

3. Musornas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas adalah sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan anggota, dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musornas tersebut.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 43

1. Anggaran Dasar KONI yang pertama berlaku sejak berdirinya KONI pada tanggal 31 Desember 1966, dan Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan

2. Perubahan/penyempurnaan pertama terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional I Tahun 1967, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 30 September 1967, dengan Keputusannya No. 2 Tahun 1967.

3. Perubahan/penyempurnaan kedua terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan berdasarkan Keputusan No. 03/Musornas II/1971, dari Musyawarah Olahraga Nasional II Tahun 1971, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1971.

4. Perubahan/penyempurnaan ketiga terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna KONI VIII Tahun 1977, dan disahkan berdasarkan Keputusan No. 01/Musornas IV/1981 dari Musyawarah Olahraga Nasional IV Tahun 1981 , yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 1981.

5. Perubahan/penyempurnaan keempat yang merupakan perubahan dan penyempurnaan menyeluruh terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan berdasarkan Keputusan No. 02/SPK/1987 dari Sidang Paripurna KONI XVI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1987, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Keputusan No. 03/Musornas II/1971 dari Musyawarah Olahraga Nasional V Tahun 1986, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 1986

6. Perubahan dan penyempurnaan kelima terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 1999, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Keputusan No. 04/Musornas/1999 dari Musyawarah Olahraga Nasional VIII Tahun 1999, yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 1999.

7. Perubahan/penyempurnaan keenam terhadap Anggaran Rumah Tangga ini telah dipersiapkan oleh Tim Penyelesaian Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk Oleh KONI Pusat masa bakti 2003-2007, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 12 Tahun 2004 juncto Nomor 49A Tahun 2004 berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musornaslub Tahun 2004, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2004, dengan Keputusan Nomor : 03/MUSORNASLUB/2004.

(a) Dibahas dan disetujui oleh Rapat Anggota KONI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor: 05/RA/2005, tanggal 7 Pebruari 2005;

(b) Dibahas dan disetujui oleh Raparnas KONI XXXI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005, berdasarkan Keputusan Nomor : 05/Raparnas/ 2005, tanggal 22 Pebruari 2005 dan;

(c) Dibahas, disetujui, disahkan dan diberlakukan oleh Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI Tahun 2005, yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Musornaslub /2005, tanggal 22 Pebruari 2005.

8. Perubahan dan penyempurnaan ketujuh terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Musornaslub di Jakarta, pada hari Senin , tanggal 30 Juli 2007, berdasarkan Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional X KONI Tahun 2007 No. 05/Musornas/ 2007, di Jakarta tanggal 23 Februari 2007.

Anggaran Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan pelengkap serta pedoman pelaksanaan Anggaran Dasar KONI.

BAB I

U M U M

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar KONI dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

Bagian Kedua

Bimbingan, Koordinasi dan Pengawasan

Pasal 2

1. KONI membina dan mengoordinasi setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi di Indonesia dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan olahraga prestasi.

2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, KONI melakukan hal-hal sebagai berikut:

(a) membimbing dan membantu setiap anggota;

(b) mengambil keputusan dan tindakan terhadap segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota;

(d) memberikan dukungan penyelenggaraan kejuaraan tingkat internasional di Indonesia yang pengaturan dan kriterianya dituangkan tersendiri dalam Keputusan Ketua Umum KONI;

(e) mengawasi agar setiap anggotanya tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan KONI pada khususnya dan kepentingan olahraga nasional pada umumnya;

(f) menyelenggarakan dokumentasi setiap aktivitas olahraga prestasi dengan sebaik-baiknya;

(g) tindakan atau kegiatan lainnya sepanjang hal tersebut dibutuhkan sesuai dengan perkembangan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga

Hubungan Luar Negeri

Pasal 3

1. KONI menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi olahraga luar negeri untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). 1

2. Dalam melaksanakan tugasnya, KONI dapat mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi keolahragaan regional/dunia lainnya yang tidak bernaung di bawah IOC/OCA/ANOC/SEAG Federation.

3. Dalam melaksanakan kegiatannya, setiap anggota KONI dapat mengadakan hubungan dengan organisasi keolahragaan internasional.

4. Dalam melaksanakan kegiatannya, setiap komite olahraga provinsi dapat mengikuti kegiatan keolahragaan internasional dengan koordinasi KONI yang tidak bernaung di bawah IOC/OCA/ANOC/SEAG Federation.

Bagian Keempat

Bantuan kepada Pemerintah

Pasal 4

1. Membantu Pemerintah dalam merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi.

2. Membina olahraga prestasi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.

BAB II

LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE

Bagian Kesatu

Lambang

Pasal 5

1. Lambang KONI yang dirinci pada Lampiran A memiliki ukuran perbandingan sebagai berikut :

(a) diameter lambang pokok = 8.0 satuan

(b) diameter tulisan Indonesia = 7.0 satuan

2. Lambang KONI digunakan pada berbagai sarana termasuk :

(a) bendera;

(b) papan nama;

(d) lencana.

3. Penggunaan lambang KONI pada bendera KONI diatur dalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga ini.

4. Rincian penggunaan lambang KONI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas selanjutnya diatur dalam peraturan KONI.

Bagian Kedua

Bendera

Pasal 6

1. Warna dasar Bendera KONI putih dengan ukuran :

(a) untuk di luar ruang : panjang 300 cm; lebar 200 cm.

(b) untuk di dalam ruang : panjang 135 cm; lebar 90 cm.

2. Di tengah bendera tertera Lambang KONI dengan ukuran :

(a) untuk di luar ruang : panjang 127 cm; lebar 80 cm.

(b) untuk di dalam ruang : panjang 57 cm; lebar 36 cm.

3. Bendera komite olahraga provinsi dan bendera komite olahraga kabupaten/kota berdasar warna Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan ukuran sama sebagaimana tersebut pada ayat 1 butir (a) dan (b).

4. Bentuk dan ukuran bendera KONI, bendera komite olahraga provinsi, dan bendera komite olahraga kabupaten/kota adalah seperti tertera pada Lampiran B, Lampiran C, dan Lampiran D, yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

5. Penggunaan bendera KONI, bendera Anggota dan bendera komite olahraga kabupaten/kota dalam kegiatan keolahragaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Ketiga

Mars dan Himne

Pasal 7

1. Mars KONI wajib dinyanyikan pada pembukaan dan atau penutupan :

(a) Musornas, Musornaslub, dan Rapat Anggota;

(b) Musorprov, Musorprovlub, dan Rapat Anggota komite olahraga provinsi;

(d) Musorkab/kota, Musorkablub/kotalub, dan Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota.

2. Himne KONI diperdengarkan pada pembukaan dan atau penutupan berbagai acara yang diselenggarakan oleh KONI termasuk :

(a) mengenang para pahlawan olahraga;

(b) ulang tahun KONI dan anggota;

3. Mars Pekan Olahraga Nasional wajib diperdengarkan pada pembukaan dan atau penutupan Pekan Olahraga Nasional.

Bagian Keempat

Hak Atas Kekayaan Intelektual Atribut KONI

Pasal 8

1. KONI adalah pemegang hak atas kekayaan intelektual lambang KONI, bendera KONI, mars KONI, himne KONI, dan mars PON.

2. Setiap anggota KONI berkewajiban melindungi hak atas kekayaan intelektual lambang KONI, bendera KONI, mars KONI, himne KONI, dan mars PON.

3. Penggunaan lambang KONI, bendera KONI, mars KONI, himne KONI, dan mars PON di luar kepentingan langsung KONI termasuk untuk pembuatan iklan atau kepentingan mendapat keuntungan menjadi hak sepenuhnya KONI dan harus mendapat izin tertulis dari KONI.

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 9

1. Anggota KONI terdiri atas;

(a) induk organisasi cabang olahraga;

(b) organisasi olahraga fungsional;

2. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

3. Organisasi olahraga fungsional adalah organisasi yang membina beberapa cabang olahraga sesuai dengan fungsinya melakukan kegiatan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/kekhususan.

4. Komite olahraga provinsi adalah organisasi yang beranggotakan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi serta komite olahraga kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya.

5. KONI hanya mengakui satu keanggotaan sesuai dengan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4.

6. Keanggotaan pada komite olahraga kabupaten/kota adalah organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 10

1. Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut :

(a) Mengikuti setiap kegiatan KONI;

(b) Turut serta dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Musornas dan Rapat Anggota;

(d) Meminta penjelasan mengenai kebijakan KONI;

(e) Memakai lambang dan bendera KONI;

(f) Mengundurkan diri sebagai anggota KONI;

(g) Pembelaan diri.

2. Setiap anggota berkewajiban untuk:

(a) Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musornas/Rapat Anggota, Peraturan dan Keputusan KONI ;

(b) Mendukung setiap kegiatan KONI;

(d) Melaporkan kegiatan kepada KONI secara teratur;

(e) Mengirim utusan untuk mengikuti Musornas, Rapat Anggota, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan olahraga prestasi.

3. Setiap induk organisasi cabang olahraga wajib melaksanakan Kejuaraan Nasional cabang olahraga binaannya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Setiap komite olahraga provinsi wajib melaksanakan Pekan Olahraga secara periodik dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Menjadi Anggota

Pasal 11

1. Untuk dapat diterima menjadi anggota, bagi induk organisasi cabang olahraga harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut :

(a) Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang keolahragaan dan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI;

(b) Mempunyai akta pendirian, NPWP dan alamat sekretariat yang jelas;

(c) Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 pengurus Provinsi yang masing-masing memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) pengurus Kabupaten/Kota yang aktif melaksanakan kegiatan pembinaan dengan rekomendasi tertulis dari komite olahraga provinsi;

(d) Membina dan mengoordinasi 1 (satu) cabang olahraga yang terdiri atas 1 (satu) jenis olahraga atau lebih;

(e) Telah menyelenggarakan Kejuaraan Nasional sekurang-kurangnya 4 (empat) kali secara berturut-turut, dimana 2 (dua) Kejuaraan Nasional yang terakhir telah diikuti sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) anggota;

(f) Telah mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan dan atau menjadi anggota penuh dari Federasi Internasional.

2. Induk organisasi cabang olahraga karena kekhususannya dapat diberikan status sebagai anggota tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 1 butir (c) , (e) dan (f) di atas .

3. Setiap pengurus Kabupaten/Kota dimaksud pada ayat 1 butir (c) di atas, masing-masing telah mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) pengurus ranting/perkumpulan/sasana/dojo/klub atau yang setingkat, lengkap dengan pengurusnya yang telah berfungsi dan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari pengurus komite olahraga kabupaten/kota.

4. Untuk dapat diterima menjadi anggota bagi organisasi olahraga fungsional, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana disebut pada ayat 1 kecuali butir (d),(e) dan (f).

5. Untuk dapat diterima menjadi anggota, bagi komite olahraga provinsi harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut :

(a) Berita acara pembentukan komite olahraga provinsi yang dihadiri oleh 2/3 jumlah organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan minimal 2 (dua) komite olahraga kabupaten/kota;

(b) Rekomendasi gubernur.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Menjadi Anggota

Pasal 12

1. Calon anggota wajib mengajukan surat permohonan rangkap 3 (tiga) kepada Ketua Umum KONI, dengan dilampiri dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sesuai jenis keanggotaan.

2. Ketua Umum KONI berkewajiban meneliti kelengkapan surat permohonan. Apabila semua persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 telah dipenuhi, organisasi keolahragaan tersebut ditetapkan menjadi calon anggota. 6

3. Ketua Umum KONI wajib memberitahukan kepada pemohon diterima tidaknya sebagai calon anggota paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal surat permohonan diterima.

4. Ketua Umum wajib mengajukan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada Rapat Anggota terdekat.

Bagian Kelima

Tata Cara Penerimaan Menjadi Anggota

Pasal 13

1. Rapat Anggota mempertimbangkan surat permohonan calon anggota beserta lampiran-lampirannya dan pertimbangan yang diberikan oleh pengurus KONI.

2. Rapat Anggota memutuskan diterima atau tidaknya calon anggota tersebut menjadi anggota.

3. Keputusan Rapat Anggota tentang diterima atau tidaknya calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas secara resmi diberitahukan oleh Ketua Umum KONI kepada yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal keputusan, dan tembusannya diberikan kepada :

(a) seluruh anggota KONI;

(b) pihak terkait.

Bagian Keenam

Kehilangan Status Keanggotaan

Pasal 14

1. Apabila persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam pasal 11 tidak lagi terpenuhi, maka Rapat Anggota dapat memutuskan hilangnya status keanggotaan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis oleh pengurus KONI.

2. Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mengakibatkan kehilangan seluruh hak dan kewajiban sebagai anggota.

3. Untuk mendapatkan kembali status keanggotaan, diberlakukan persyaratan penerimaan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga.

4. Berakhirnya status keanggotaan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota secara resmi diberitahukan oleh Ketua Umum KONI kepada yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal keputusan, dan tembusannya diberikan kepada :

(a) seluruh anggota KONI;

(b) pihak terkait.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Sementara oleh Pengurus KONI

Pasal 15

1. Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka pengurus KONI dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap anggotanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Anggota yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

2. Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis .

3. Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus KONI yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus KONI dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara.

4. Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, apabila pengurus KONI tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur.

5. Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (duabelas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus KONI, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Sementara oleh Pengurus komite olahraga provinsi, kabupaten/kota

Pasal 16

1. Pemberhentian Sementara oleh pengurus komite olahraga provinsi.

(a) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka pengurus komite olahraga provinsi dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap anggotanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Anggota komite olahraga provinsi yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan;

(b) Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) diatas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;

(c) Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus komite olahraga provinsi yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus komite olahraga provinsi dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;

(d) Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, pengurus komite olahraga provinsi tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur;

(e) Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (duabelas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus komite olahraga provinsi, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;

(f) Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada KONI dan induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

2. Pemberhentian Sementara oleh pengurus komite olahraga kabupaten/kota.

(a) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka pengurus komite olahraga kabupaten/kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap anggotanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan;

(b) Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir (a) diatas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;

(c) Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus komite olahraga kabupaten/kota yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus komite olahraga kabupaten/kota dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;

(d) Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, pengurus komite olahraga kabupaten/kota tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur;

(e) Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (duabelas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus komite olahraga kabupaten/kota, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;

(f) Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada komite olahraga provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Pembelaan Diri dan Rehabilitasi

Pasal 17

1. Anggota yang diberhentikan sementara oleh pengurus KONI dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Anggota. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Anggota, status keanggotaan direhabilitasi.

2. Anggota yang diberhentikan sementara oleh pengurus komite olahraga provinsi dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Anggota komite olahraga provinsi. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Anggota komite olahraga provinsi, status keanggotaan direhabilitasi.

3. Anggota yang diberhentikan sementara oleh pengurus komite olahraga kabupaten/kota dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota, status keanggotaan direhabilitasi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dewan Penyantun KONI

Pasal 18

1. Anggota Dewan Penyantun KONI terdiri atas pejabat negara, pimpinan perusahaan swasta nasional dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang dapat memberikan sumbangsih pemikiran, moril maupun materil untuk kepentingan masyarakat olahraga.

2. Masa bakti anggota Dewan Penyantun KONI 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang dipilih dan ditetapkan oleh Musornas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

3. Menteri yang membidangi kesejahteraan rakyat, menteri yang membidangi olahraga dan menteri yang membidangi pendidikan nasional karena jabatannya (ex-officio), masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penyantun KONI.

4. Sekretaris Jenderal KONI karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun.

5. Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun KONI.

6 Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun KONI adalah :

(a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan KONI;

(b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus KONI, baik diminta maupun tidak;

7. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus KONI.

8. Dewan Penyantun wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh KONI, misalnya Musornas dan Rapat Anggota.

Bagian Kedua

Dewan Penyantun komite olahraga provinsi

Pasal 19

1. Anggota Dewan Penyantun komite olahraga provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musorprov untuk masa bakti 4 (empat) tahun, sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang terdiri atas Seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua dan anggota.

2. Sekretaris Umum komite olahraga provinsi karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun Provinsi.

3. Ketua, dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun komite olahraga provinsi.

4. Anggota Dewan Penyantun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

5. Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun komite olahraga provinsi adalah sebagai berikut:

(a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan komite olahraga provinsi;

(b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus komite olahraga provinsi, baik diminta maupun tidak;

(c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah provinsi dan komite olahraga provinsi.

6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun komite olahraga provinsi secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus komite olahraga provinsi.

7. Dewan Penyantun komite olahraga provinsi wajib diiundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh komite olahraga provinsi misalnya Musorprov, Rapat Anggota komite olahraga provinsi, dan Pekan Olahraga Provinsi.

Bagian Ketiga

Dewan Penyantun komite olahraga kabupaten/kota

Pasal 20

1. Anggota Dewan Penyantun komite olahraga kabupaten/kota dipilih dan ditetapkan oleh Musorkab/kota untuk masa bakti 4 (empat) tahun, yang terdiri atas seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, dan anggota.

2. Sekretaris Umum komite olahraga kabupaten/kota karena jabatannya (ex-officio), menjadi Sekretaris Dewan Penyantun komite olahraga kabupaten/kota.

3. Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun komite olahraga kabupaten/kota.

4. Anggota Dewan Penyantun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

5. Tugas dan wewenang Dewan Penyantun komite olahraga kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

(a) Memberi dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan komite olahraga kabupaten/kota;

(b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus komite olahraga kabupaten/kota, baik diminta maupun tidak;

(c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dengan komite olahraga kabupaten/kota.

6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun komite olahraga kabupaten/kota secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus komite olahraga kabupaten/kota.

7. Dewan Penyantun komite olahraga kabupaten/kota wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh komite olahraga kabupaten/kota, misalnya Musorkab/Kot, Rapat Anggota komite olahraga komite olahraga kabupaten/kota, dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.

8. Dewan Penyantun komite olahraga kabupaten/kota memberikan laporan atau penjelasan kepada Musorkab/Kot dan atau Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Dewan Kehormatan KONI

Pasal 21

1. Dewan Kehormatan KONI mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari mantan Ketua Umum KONI, mantan anggota International Olympic Committee dan tokoh olahraga nasional yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan nasional.

2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KONI bersifat penghargaan yang dipilih dan ditetapkan oleh Musornas.

3. Keanggotaan Dewan Kehormatan berlaku untuk seumur hidup.

4. Anggota Dewan Kehormatan KONI wajib diundang dalam kegiatan KONI yaitu Musornas, Rapat Anggota, dan Pekan Olahraga Nasional.

5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI.

Bagian Kelima

Dewan Kehormatan komite olahraga provinsi

Pasal 22

1. Dewan Kehormatan komite olahraga provinsi mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari mantan Ketua Umum Komite olahraga provinsi dan tokoh olahraga provinsi yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan provinsi.

2. Keanggotaan Dewan Kehormatan Komite olahraga provinsi bersifat penghargaan dan penghormatan yang dipilih dan diangkat oleh dan di dalam Musorprov.

3. Keanggotaan Dewan Kehormatan komite olahraga provinsi berlaku seumur hidup.

4. Anggota Dewan Kehormatan komite olahraga provinsi wajib diundang dalam kegiatan, yaitu Musorprov, Rapat Anggota komite olahraga provinsi, dan Pekan Olahraga Provinsi.

5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan Ketua Umum komite olahraga provinsi.

Bagian Keenam

Dewan Kehormatan komite olahraga kabupaten/kota

Pasal 23

1. Dewan Kehormatan komite olahraga kabupaten/kota mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri mantan Ketua Umum komite olahraga kabupaten/kota, dan tokoh olahraga Kabupaten/Kota yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan Kabupaten/Kota.

2. Keanggotaan Dewan Kehormatan komite olahraga kabupaten/kota bersifat penghargaan yang dipilih dan ditetapkan oleh Musorkab/kota.

3. Keanggotaan Dewan Kehormatan komite olahraga kabupaten/kota berlaku seumur hidup.

4. Anggota Dewan Kehormatan komite olahraga kabupaten/kota wajib diundang dalam kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, yaitu Musorkab/kot, Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota, dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.

5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan Ketua Umum komite olahraga kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus KONI

Pasal 24

Pengurus KONI mempunyai tugas, pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi untuk meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Bagian Kedelapan

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

1. Ketua Umum

(a) Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin KONI dan KOI.

(b) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

(c) Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;

(d) Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

(e) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musornas, Rapat Anggota, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik;

(f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musornas.

2. Wakil Ketua Umum

(a) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;

(b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;

(d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

3. Sekretaris Jenderal

(a) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;

(b) Mengoordinasi, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Sekretariat Jenderal KONI;

(c) Mengoordinasi dan mengarahkan kegiatan Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Biro Media dan Humas, Biro Promosi dan Pemasaran serta Biro Umum;

(d) Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal;

(e) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan KONI;

(f) Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus KONI;

(g) Mengoordinasi penyusunan laporan Sekretariat Jenderal secara periodik;

(h) Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Musornas, dan Rapat Anggota;

(i) Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musornas, Rapat Anggota.

(j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;

(k) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal;

(l) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

4. Bendahara

(a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

(b) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bekerja sama dengan Biro Perencanaan Program dan Anggaran;

(d) Bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah;

(e) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(f) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;

(g) Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musornas, Rapat Anggota;

(h) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara

(i) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

5. Bidang Organisasi

(a) Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi;

(b) Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja KONI dalam Bidang Organisasi;

(d) Mengoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/ pembinaan organisasi anggota;

(e) Memberikan pengarahan di bidang organisasi dalam setiap Munas dan Musorprov yang dilaksanakan oleh anggota;

(f) Mengoordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari Komisi Hukum, Komisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga serta Komisi Kesejahteraan Pelaku Olahraga;

(g) Mengoordinasi penyusunan laporan Bidang Organisasi secara periodik;

(h) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang organisasi pada setiap Musornas dan Rapat Anggota;

(i) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi;

(j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

6. Bidang Pembinaan Prestasi

(a) Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan prestasi olahraga;

(b) Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja KONI dalam bidang pembinaan prestasi olahraga;

(d) Mengoordinasi kegiatan pembinaan prestasi yang dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga;

(e) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan penataran yang dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga;

(f) Mengoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang pembinaan prestasi;

(g) Mengoordinasikan pemusatan latihan nasional;

(h) Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan Olahraga Provinsi yang dilaksanakan oleh komite olahraga provinsi, atau kejuaraan nasional yang dilaksanakan oleh anggota; 16

(i) Mengoordinasi kegiatan Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat dan Komisi Pendidikan dan Penataran;

(j) Mengoordinasi penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi secara periodik;

(k) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Musornas dan Rapat Anggota;

(l) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi;

(m) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

(a) Membantu Ketua Umum dalam bidang penelitian dan pengembangan olahraga;

(b) Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja KONI dalam bidang penelitian dan pengembangan olahraga;

(c) Menyusun, melakukan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan olahraga bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait;

(d) Menyusun standarisasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dengan bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait;

(e) Mengoordinasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan olahraga kepada bidang-bidang lain;

(f) Mengoordinasi pembinaan setiap kegiatan anggota dalam bidang penelitian dan pengembangan olahraga;

(g) Mengoordinasi kegiatan Komisi Iptek Olahraga dan Komisi Pusat Data;

(h) Merencanakan, menyusun, dan mengoperasikan pusat data keolahragaan;

(i) Mengoordinasi penyusunan laporan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara periodik;

(j) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang penelitian dan pengembangan pada setiap Musornas dan Rapat Anggota;

(k) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan;

(l) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

8. Badan Audit Internal

(a) Membantu Ketua Umum KONI dalam pengawasan internal semua kegiatan mengenai keuangan KONI baik penerimaan maupun pengeluaran oleh pengurus KONI atau program-program yang pendanaannya dibiayai KONI;

(b) Dalam pelaksanaan tugas, Badan Audit Internal KONI harus mengacu kepada Prinsip Akuntansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan;

(c) Secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan KONI dan melaporkan ke Ketua Umum KONI, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;

(d) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum KONI mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

(e) Jumlah Auditor Internal KONI ditetapkan oleh Ketua Umum KONI;

(f) Badan Audit Internal KONI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum KONI;

(g) Hal-hal lain mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Audit Internal yang belum diatur dalam ayat ini ditetapkan oleh Ketua Umum KONI.

9. Biro Perencanaan Program dan Anggaran

(a) Menyusun rancangan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja KONI;

(b) Mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam menyusun rancangan program kerja KONI;

(d) Membantu mengoordinasikan pengendalian anggaran kerja KONI;

(e) Menyusunan laporan kerja secara periodik;

(f) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

10. Biro Media dan Hubungan Masyarakat

(a) Menyusun rancangan program kerja KONI mengenai Media dan Hubungan Masyarakat;

(b) Mengoordinasi dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa;

(d) Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan keolahragaan nasional kepada masyarakat melalui media massa;

(e) Mendokumentasikan setiap kegiatan KONI;

(f) Membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga;

(g) Menyusun laporan kerja secara periodik;

(h) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

11. Biro Promosi dan Pemasaran

(a) Menyusun rancangan program kerja KONI mengenai Promosi dan Pemasaran;

(b) Mengkaji usulan-usulan aktivitas olahraga dan non olahraga yang dapat menghasilkan dana untuk kepentingan KONI;

(c) Mencari dan menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran olahraga yang berkaitan dengan kegiatan KONI, kegiatan olahraga, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan KONI;

(d) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal tentang gagasan promosi dan pemasaran olahraga dan atau pengembangannya;

(e) Mengoordinasi penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran kegiatan olahraga multievent di Indonesia;

(f) Menyusun laporan kerja secara periodik;

(g) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

12. Biro Umum

(a) Menyusun rancangan program kerja KONI mengenai Biro Umum;

(b) Melaksanakan tugas pengelolaan ketatausahaan, pembinaan personalia, keprotokolan, logistik, poliklinik dan kerumahtanggaan KONI;

(d) Menyiapkan penyelenggaraan setiap Musornas dan Rapat Anggota ;

(e) Menyusun laporan kerja periodik;

(f) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

13. Komisi Hukum

(a) Menyusun rancangan program kerja KONI mengenai Komisi Hukum;

(b) Melakukan kajian atas setiap usul perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;

(d) Memberikan pertimbangan mengenai setiap permasalahan yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status anggota KONI;

(e) Menyusun rancangan peraturan dan atau keputusan Ketua Umum KONI dan naskah kerjasama;

(f) Memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran organisasi;

(g) Bertindak atas nama KONI dalam penyelesaian masalah hukum yang berhubungan dengan anggota maupun pihak ketiga;

(h) Mendokumentasikan produk hukum yang berkaitan dengan keolahragaan;

(i) Menyusun laporan kerja secara periodik;

(j) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Bidang Organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

14. Komisi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga

(a) Merumuskan perencanaan program kerja KONI mengenai Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri;

(b) Melaksanakan pengadministrasian, pengelolaan dokumentasi, dan tata laksana kerjasama dalam negeri dan luar negeri;

(c) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Bidang Organisasi tentang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri; 19

(d) Menyusun laporan kerja secara periodik;

(e) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Bidang Organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

15. Komisi Kesejahteraan Pelaku Olahraga

(a) Menyusun rencana program kerja KONI mengenai Kesejahteraan Pelaku Olahraga;

(b) Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan pola kesejahteraan pelaku olahraga (atlet, pelatih, wasit/juri dan pembina);

(d) Menyusun laporan kerja secara periodik;

(e) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Bidang Organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

16. Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat

(a) Menyusun standarisasi dan membantu mengoordinasikan pelaksanaan pola pembibitan dan pemanduan bakat, mulai dengan bibit unggul yang ada di sekolah, perkumpulan olahraga pelajar dan perkumpulan olahraga lainnya secara berkesinambungan;

(b) Membantu mengoordinasikan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar/Mahasiswa (PPLP/PPLM), sekolah khusus olahragawan, perkumpulan olahraga pelajar, mahasiswa dan perkumpulan olahraga lainnya dengan induk organisasi cabang olahraga;

(c) Membantu mengoordinasikan kerjasama antar lembaga terkait dengan induk organisasi cabang olahraga perihal tindak lanjut pembibitan cabang olahraga;

(d) Menyusun laporan kerja secara periodik;

(e) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Bidang Pembinaan Prestasi serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

17. Komisi Pendidikan dan Penataran

(a) Merumuskan perencanaan program pendidikan dan penataran tenaga keolahragaan;

(b) Merumuskan rancangan standarisasi, kriteria, klasifikasi tenaga keolahragaan bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait;

(c) Bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga menyusun dan melaksanakan pendidikan dan penataran tenaga keolahragaan;

(d) Mengoordinasi dan melaksanakan pendidikan dan penataran dalam rangka kerjasama/bantuan dari Olympic Solidarity;

(e) Memberikan tanda kecakapan (sertifikasi) tenaga keolahragaan bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait;

(f) Menyusun laporan kerja secara periodik;

(g) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Bidang Pembinaan Prestasi serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

18 Komisi IPTEK Olahraga

(a) Menyusun rencana program kerja KONI di bidang IPTEK Olahraga;

(b) Mengoordinasikan kajian dan penelitian tentang metode kepelatihan olahraga, kedokteran olahraga, psikologi olahraga, nutrisi olahraga dan lainnya dengan bekerja sama lembaga terkait;

(c) Mengoordinasikan kajian dan penelitian tentang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga bekerja sama dengan lembaga terkait;

(d) Menyusun rancangan standarisasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga bekerja sama dengan lembaga terkait;

(e) Mengoordinasi dan mendayagunakan para ahli untuk peningkatan prestasi olahraga;

(f) Memberikan bimbingan kepelatihan olahraga, kedokteran olahraga psikologi olahraga, nutrisi olahraga serta bimbingan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga dan lainnya;

(g) Menyusun laporan kerja secara periodik;

(h) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

19. Komisi Pusat Data

(a) Merumuskan perencanaan program pengumpulan dan pengolahan data keolahragaan;

(b) Bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam ketersediaan data keolahragaan;

(d) Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan data dengan bidang-bidang terkait sesuai perkembangan dan kebutuhan;

(e) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data keolahragaan;

(f) Menyusun laporan kerja secara periodik;

(g) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

20. Badan Usaha dan Lembaga Pelengkap

(a) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengurus KONI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, pengurus KONI dapat mendirikan dan membentuk badan usaha dan atau lembaga pelengkap yang dianggap perlu. Usaha dan atau lembaga dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengurus KONI;

(b) Badan usaha dan atau lembaga pelengkap yang dibentuk dan didirikan oleh pengurus KONI sebagaimana dimaksud pada ayat 20 butir (a) di atas harus dilaporkan kepada dan di dalam Rapat Anggota KONI untuk mendapatkan persetujuan. Apabila ternyata kemudian Rapat Anggota menolak untuk memberikan persetujuannya, badan usaha dan atau lembaga pelengkap dimaksud harus segera dihentikan dan atau dibubarkan.

Bagian Kesembilan

Pembagian Tugas dan Jalur Pertanggungjawaban

Pasal 26

Pembagian dan pelaksanaan tugas, serta jalur pertanggungjawaban pengurus diatur dalam Peraturan KONI.

Bagian Kesepuluh

Kriteria Ketua Umum dan Pengurus KONI

Pasal 27

1. Kriteria Ketua Umum

(a) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga;

(b) Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga;

(d) Mampu menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga prestasi;

(e) Mampu menggalang kerja sama dengan badan-badan keolahragaan tingkat regional dan dunia.

2. Kriteria Pengurus KONI

(a) Mampu bekerjasama dengan Ketua Umum;

(b) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga;

(d) Memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang tugasnya;

(e) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi keolahragaan.

Bagian Kesebelas

Penggantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 28

Ketua Umum KONI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Bagian Keduabelas

Pengukuhan dan Pelantikan

Pasal 29

1. Pengukuhan dan pelantikan anggota dilakukan oleh pengurus KONI.

2. Anggota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sesuai Pasal 10 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga.

3. Pengurus induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional wajib mengukuhkan susunan pengurus organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi setelah mendapat rekomendasi tertulis oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum/Ketua Harian komite olahraga provinsi.

4. Pengurus provinsi cabang olahraga mengukuhkan susunan pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota yang telah direkomendasi tertulis oleh pengurus komite olahraga kabupaten/kota.

5. Tata cara pengukuhan dan pelantikan anggota diatur dalam peraturan KONI.

Bagian Ketigabelas

Sanksi Organisasi

Pasal 30

1. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, komite olahraga provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 di atas kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI antara lain Musornas, Rapat Anggota, dan Pekan Olahraga Nasional.

2. Pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional provinsi yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan komite olahraga provinsi, antara lain Musorprov, Rapat Anggota komite olahraga provinsi dan Pekan Olahraga Provinsi.

3. Pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan komite olahraga kabupaten/kota , antara lain Musorkab/Kota, Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota. 23

4. Pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional provinsi yang dikukuhkan oleh pengurus tingkat pusat tanpa adanya rekomendasi dimaksud pada ayat 2 di atas kehilangan haknya.

5. Pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota yang dikukuhkan oleh pengurus tingkat provinsi tanpa adanya rekomendasi dimaksud pada ayat 3 di atas kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, antara lain Musorkab/kot, Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota, dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.

6. Pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota yang telah dikukuhkan oleh pengurus induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional dan atau Pengprov, pelantikannya dapat dilakukan oleh komite olahraga provinsi dan atau kabupaten/kota bilamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilakukan pelantikan sebagaimana mestinya.

7. Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tidak mengikat kepada pengurus provinsi dan pengurus kabupaten/kota.

8. Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada pengurus provinsi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tidak mengikat kepada pengurus pengurus kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Keempatbelas

Sanksi organisasi terhadap pengurus komite olahraga provinsi

Pasal 31

Pengurus komite olahraga provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 di atas, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI antara lain Musornas, Rapat Anggota, dan Pekan Olahraga Nasional.

Bagian Kelimabelas

Sanksi organisasi terhadap pengurus komite olahraga kabupaten/kota

Pasal 32

Pengurus komite olahraga kabupaten/kota yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 3 di atas, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan komite olahraga provinsi antara lain Musorprov, Rapat Anggota komite olahraga provinsi, dan Pekan Olahraga Provinsi. 24

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu

Musyawarah

Pasal 33

1. Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas).

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan:

(i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musornas;

(ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi atau kebutuhan untuk setiap Musornas;

(iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

(iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;

(v) Pengurus KONI tidak mempunyai hak suara di dalam Musornas.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

(i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musornas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Musornas, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan;

(ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Musornas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musornas yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan.

(i) Musornas kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang;

(ii) Apabila korum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (c). Point (i) di atas tidak dipenuhi, Musornas ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Musornas dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

(i) Musornas dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musornas, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;

(ii) Pimpinan Musornas terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili dari unsur induk cabang olahraga/fungsional dan 2 (dua) orang unsur dari komite olahraga provinsi;

(iii) Selama Pimpinan Musornas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (d) point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musornas dipimpin oleh Ketua Umum KONI yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musornas.

(e) Putusan

(i) Setiap putusan yang diambil di dalam Musornas dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

(ii) Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

2. Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

(i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musorprov;

(ii) Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musorprov;

(iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

(iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara ;

(v) Pengurus komite olahraga provinsi tidak mempunyai hak suara di dalam Musorprov.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

(i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorprov dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musorprov, sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum Musorprov itu diselenggarakan;

(ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorprov wajib dikirimkan pada setiap dan seluruh peserta Musorprov yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2. butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorprov diselenggarakan.

(i) Musorprov kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

(ii) Apabila kuorum sebagaimana ayat 2. butir (c). point (i) di atas tidak dipenuhi, Musorprov ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorprov dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d). Pimpinan.

(i) Musorprov dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorprov, yang terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu 3 (tiga) Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris;

(ii) Pimpinan Musorprov terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur dari pengurus provinsi dan 2 (dua) orang unsur dari komite olahraga kabupaten/kota;

(iii) Selama Pimpinan Musorprov sebagaimana dimaksud ayat 2. butir (d). point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musorprov dipimpin oleh Ketua Umum komite olahraga provinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorprov.

(e) Putusan

(i) Setiap putusan yang diambil di dalam Musorprov dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

(ii) Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

3. Musyawarah Kabupaten/Kota (Musorkab/kota).

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan.

(i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musorkab/kota;

(ii) Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musorkab/kota;

(iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

(iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;

(v) Pengurus komite olahraga kabupaten/kota tidak mempunyai hak suara di dalam Musorkab/kota.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

(i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorkab/kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Musorkab/kota, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorkab/kota itu diselenggarakan;

(ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorkab/kota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musorkab/kota yang berhak sebagaimana dimaksud ayat 3. butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musorkab/kota diselenggarakan.

(i) Musorkab/kota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang;

(ii) Apabila kuorum sebagaimana ayat 3. butir (c). point (i). di atas tidak dipenuhi, Musorkab/kota ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorkab/kota dinyatakan sah dan dilanjutkan.

(d) Pimpinan.

(i) MusorKab/kota dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorkab/kota, yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;

(ii) Pimpinan Musorkab/kota terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur dari pengurus kabupaten/kota dan 2 (dua) orang unsur dari komite olahraga kabupaten/kota;

(iii) Selama Pimpinan Musorkab/kota sebagaimana dimaksud ayat 3. butir (d). point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musorkab/kota dipimpin oleh Ketua Umum komite olahraga kabupaten/kota yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorkab/kota.

(e) Putusan.

(i) Setiap putusan yang diambil didalam Musorkab/kota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

(ii) Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

4. Musornas/Musorprov/Musorkab/kota dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlangsungnya event tersebut, jika pada tahun yang sama bertepatan dengan adanya multi event kabupaten/kota, provinsi/ nasional/internasional.

5. Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub).

(a) Musornaslub dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh pengurus KONI bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;

(b) Musornaslub dapat diselenggarakan atas Keputusan Musornas dan Rapat Anggota;

(c) Musornaslub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus KONI diwajibkan menyelenggarakan Musornaslub bila ada permintaan tersebut;

(d) Hak suara dalam Musornaslub adalah sama dengan Musornas sebagaimana diatur pada ayat 1. butir (a). di atas;

(e) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musornaslub;

(f) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/ pemberitahuan, kuorum, pimpinan, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musornas sebagaimana tercantum pada ayat 1. butir.(b). sampai dengan ayat 1. butir.(e). di atas.

6. Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub).

(a) Musorprovlub dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh pengurus komite olahraga provinsi bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;

(b) Musorprovlub dapat diselenggarakan atas Keputusan Musorprov dan Rapat Anggota komite olahraga provinsi;

(c) Musorprovlub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus komite olahraga provinsi diwajibkan menyelenggarakan Musorprovlub bila ada permintaan tersebut;

(d) Hak suara Musorprovlub adalah sama dengan Musorprov sebagaimana diatur pada ayat 2. butir (a). di atas;

(e) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musorprovlub;

(f) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/ pemberitahuan, kuorum, pimpinan, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musorprov sebagaimana tercantum pada ayat 2. butir (b). sampai dengan ayat 2. butir.(e). di atas.

7. Musyawarah Olahraga Kabupaten/ Kota Luar Biasa (Musorkablub/ kotalub)

(a) Musorkablub/Kotalub dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh pengurus komite olahraga kabupaten/kota bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;

(b) Musorkablub/kotalub dapat diselenggarakan atas Keputusan Musorkab/kota dan Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota;

(c) Musorkablub/kotalub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang ada di wilayah kerja komite olahraga kabupaten/ Kota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;

(d) Pengurus komite olahraga kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan Musorkablub/Kotalub bila ada permintaan tersebut;

(e) Hak suara musorkablub/kotalub adalah sama dengan Musorkab/kota sebagaimana diatur pada ayat 3. butir (a);

(f) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musorkablub/kotalub;

(g) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/ pemberitahuan, kuorum, pimpinan, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musorkab/kota sebagaimana tercantum pada ayat 3. butir.(b). sampai dengan ayat 3. butir.(e). di atas.

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 34

1. Beberapa macam rapat dalam jajaran KONI, tingkatannya adalah sebagai berikut :

(a) Rapat Rutin;

(b) Rapat Pengurus Inti;

(d) Rapat Koordinasi dan Konsultasi;

(e) Rapat Anggota.

2. Tata tertib rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan KONI.

3. Rapat Rutin

(a) Rapat Rutin KONI adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus KONI untuk membahas dan memutuskan segala persoalan sehari-hari dan bersifat rutin;

(b) Rapat Rutin diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) minggu dan dibuat catatan rapatnya untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah yang bersifat rutin. 30

4. Rapat Pengurus Inti

(a) Rapat Pengurus Inti dihadiri oleh Pengurus Inti , yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara;

(b) Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama yang menyangkut masalah peraturan dan kebijakan;

(d) Rapat Pengurus Inti diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 2 (dua) minggu.

5. Rapat Pleno

(a) Rapat Pleno KONI dihadiri oleh seluruh pengurus KONI .

(b) Rapat ini diadakan untuk membahas dan mengevaluasi program kerja serta memutuskan berbagai permasalahan yang antara lain berkaitan dengan:

(i) Persiapan penyelenggaraan kegiatan KONI;

(ii) Persiapan penyelenggaraan kegiatan Musornas, Rapat Anggota, Pekan Olahraga Nasional;

(iii) Partisipasi di dalam multi event internasional;

(iv) Masalah penerimaan, pemberhentian sementara, pengenaan sanksi organisasi kepada anggota;

(v) Rencana pelepasan aset KONI, baik berupa barang tidak bergerak maupun bergerak, termasuk uang;

(vi) Kegiatan KONI yang bermaksud menghimpun dana, baik berupa pinjaman, penyelenggaraan, maupun penyediaan / keikutsertaan di dalam pasar modal;

(vii) Menetapkan perlu tidaknya Musornaslub.

(c) Rapat Pleno adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditunda dalam waktu 60 (enampuluh) menit.

(d) Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) bulan.

6. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

(a) Rapat Koordinasi dan Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus KONI dengan satu atau lebih anggota;

(b) Rapat Koordinasi dan Konsultasi diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh pengurus KONI.

7. Rapat Anggota

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

(i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota;

(ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota;

(iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

(iv) Setiap undangan peserta Rapat Anggota yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

(b) Tempat dan Pemberitahuan

(i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota itu diselenggarakan;

(ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.

(i) Rapat Anggota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

(ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 7. butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Umum KONI didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal KONI.

(e) Putusan

(i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

(ii) Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

8. Rapat Anggota komite olahraga provinsi

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan

(i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota komite olahraga provinsi;

(ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota komite olahraga provinsi;

(iii) Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

(iv) Setiap undangan peserta Rapat Anggota komite olahraga provinsi yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

(b) Tempat dan Pemberitahuan

(i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota komite olahraga provinsi dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota komite olahraga provinsi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota itu diselenggarakan;

(ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota komite olahraga provinsi wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota komite olahraga provinsi yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 8. butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota komite olahraga provinsi diselenggaraan.

(i) Rapat Anggota komite olahraga provinsi kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

(ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8. butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota komite olahraga provinsi ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota komite olahraga provinsi dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rapat Anggota komite olahraga provinsi dipimpin oleh Ketua Umum komite olahraga provinsi didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Umum komite olahraga provinsi.

(e) Putusan

(i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota komite olahraga provinsi dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

(ii) Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

9. Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

(i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota;

(ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota;

(iii) Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

(iv) Setiap undangan peserta Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

(b) Tempat dan Pemberitahuan

(i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota, komite olahraga kabupaten/kota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota itu diselenggarakan;

(ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kotayang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 9. butir (b). Point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota diselenggarakan.

(i) Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

(ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir (c) point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota dipimpin oleh Ketua Umum komite olahraga kabupaten/kota didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Umum komite olahraga kabupaten/kota.

(e) Putusan

(i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

(ii) Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

10. Rapat di ditingkat komite olahraga provinsi dan komite olahraga Kabupaten/Kota.

Pengurus komite olahraga provinsi dan komite olahraga kab/kot menyelenggarakan Rapat Rutin, Rapat Pengurus Harian, Rapat Pleno, Rapat Koordinasi dan Konsultasi berpedoman pada ketentuan ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 9 dengan memperhatikan kondisi dan status di daerah masing-masing.

BAB VI

PEKAN OLAHRAGA

Pasal 35

1. Para peserta dari Pekan Olahraga adalah :

(a) Pekan Olahraga Kabupaten/Kota diikuti oleh peserta yang mewakili Kecamatan di wilayah komite olahraga kabupaten/kota;

(b) Pekan Olahraga Provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili komite olahraga kabupaten/kota;

(d) Pekan Olahraga Nasional diikuti oleh peserta yang mewakili komite olahraga provinsi.

2. Tanggung Jawab dan Penyelenggaraan

(a) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional adalah tanggung jawab KONI, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada komite olahraga provinsi;

(b) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Wilayah adalah tanggung jawab komite olahraga provinsi yang ditunjuk dalam pertemuan dari komite olahraga provinsi dalam satu wilayah;

(c) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi adalah tanggung jawab komite olahraga provinsi yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada komite olahraga kabupaten/kota;

(d) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota adalah tanggung jawab komite olahraga kabupaten/kota.

BAB VII

KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 36

1. Pelaksanaan pembukuan keuangan KONI dan anggota, dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Akutansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

2. Tahun pembukuan KONI dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 37

1. Pengurus KONI menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada Rapat Anggota dan secara periodik pada Musornas, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

2. Pengurus komite olahraga provinsi menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada Rapat Anggota komite olahraga provinsi dan secara periodik pada Musorprov, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

3. Pengurus komite olahraga kabupaten/kota menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota dan secara periodik pada Musorkab/kota, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

BAB VIII

LAIN - LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan/Pengecualian Anggaran Rumah Tangga

Pasal 38

1. Usul perubahan dan atau pengecualian ketentuan terhadap Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas apabila perubahan dan atau pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.

2. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musornas.

3. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas dengan cara seperti tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 atau cara lain yang secara tegas diputuskan oleh Musornas.

Bagian Kedua

Keputusan/Peraturan Organisasi

Pasal 39

1. Segala sesuatu yang tidak diatur dan atau belum cukup diatur oleh Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh pengurus KONI di dalam suatu Keputusan atau Peraturan Organisasi.

2. Keputusan dan atau Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau setiap Keputusan Musornas/Rapat Anggota.

BAB IX

MASA BERLAKU DAN PERATURAN PERALIHAN

Bagian Kesatu

Masa Berlaku

Pasal 40

1. Anggaran Rumah Tangga KONI yang pertama berlaku sejak berdirinya KONI pada tanggal 31 Desember 1966, dan Anggaran Rumah Tangga tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan.

2. Perubahan/penyempurnaan pertama terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional I Tahun 1967, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 30 September 1967, dengan Keputusannya No. 2 Tahun 1967.

3. Perubahan/penyempurnaan kedua terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional II Tahun 1971, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1971, dengan Keputusannya No. 03/Musornas /II/1971, tanggal 19 Desember 1971.

4. Perubahan/penyempurnaan ketiga terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Sidang Paripurna KONI VII Tahun 1977, dan disahkan Musyawarah Olahraga Nasional IV Tahun 1981, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 1981 dengan keputusannya No. 01/Musornas IV/1981, tanggal 21 Januari 1981.

5. Perubahan/penyempurnaan keempat terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan berdasarkan Keputusan No. 02/SPK/1987, Sidang Paripurna KONI XVI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1987, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Keputusan No. 02/Musornas/1986, dari Musyawarah Olahraga Nasional V Tahun 1986, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 1986.

6. Perubahan/penyempurnaan kelima terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 1999, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musyawarah Olahraga Nasional VIII Tahun 1999, yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 1999, dengan Keputusan Nomor : 04/MUSORNAS/1999.

(a) Dibahas dan disetujui oleh Rapat Anggota KONI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor: 05/RA/2005, tanggal 7 Pebruari 2005;

Bagian Kedua

Peraturan Peralihan

Pasal 41

1. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, wajib menyesuaikan diri dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

2. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini wajib memenuhi setiap dan seluruh persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.

Program

Tentang KONI

Archive